Ketua Aptisi Komentari soal Kampus Berstatus Pembinaan, Begini ...

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Sumut Dr. H Bahdin Nur Tanjung mengatakan terus mengimbau kepada perguruan tinggi swasta yang kini berstatus pembinaan dari Kemenristekdikti agar segera melakukan perbaikan dan pembenahan.

"Kita mengimbau pada teman-teman yang kena pembinaan untuk melakukan pembenahan sehingga segera lepas dari pembinaan," ujarnya kepada Tribun Medan, Senin (6/8/2018).

Proses-proses melengkapi data untuk bisa diaktifkan ini, katanya masih membutuhkan waktu.

Menurutnya, proses lepas dari status pembinaan sebenarnya dapat lebih cepat bagi PTS yang masih ada aktivitas akademiknya dan masih ada dosen. Sebaliknya, proses akan jauh lebih lama bagi PTS yang tidak lagi ada dosen dan kegiatan akademik.

"Harus dilengkapi sistem akademiknya, dosennya, laporan tahunannya, akreditasinya, jadi kan kalau yang sudah macet-macet dia, tidak mungkin juga secepatnya bisa memperbaiki. Kalau sudah lengkap nanti kita bantu rekom ke L2 Dikti," terangnya.

Lebih lanjut, Bahdin berujar, jika dibutuhkan, pihaknya selaku Aptisi selalu siap memberikan bantuan kepada PTS yang sedang berstatus pembinaan tersebut.

Hal ini, karena kampus-kampus yang berstatus pembinaan tersebut juga bagian dari Aptisi. Namun, kata Bahdin, niat melakukan perbaikan itu tetap berada ditangan yayasan maupun pimpinan PTS masing-masing.

"Kita membantu kalau ada kebutuhan , ada kesulitan, ada yang perlu komunikasikan, ada dosen yang perlu dicarikan, kita bantu dari Aptisi," imbuhnya.

Selaku ketua Aptisi Sumut, Bahdin sebenarnya berharap tidak ada perguruan tinggi yang ditutup. Tapi dia juga tidak mau jika perguruan tinggi yang tidak melakukan perbaikan tetap dipertahankan.

Sebab, menurutnya jika perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar tetap dipertahankan, maka hanya akan merugikan masyarakat. Karena itu, Dengan serius melakukan perbaikan, dia ingin agar PTS yang berstatus pembinaan bisa cepat diaktifkan kembali.

"Kita tidak mau ada perguruan tinggi yang ditutup. Tapi kalau tidak bisa dan memang tidak terpenuhi kita pun takut. Jangan diselenggarakan perguruan tinggi yang tidak layak sehingga merugikan masyarakat. Nanti efek sipilnya tidak ada. Tamat orang tidak berlaku ijazahnya itu tidak bagus. Kasihan kalilah rugi betul, udah waktu, uang," tandasnya.

(cr11/Tribun-medan.com)

Let's block ads! (Why?)