Menristekdikti: Kampus Tidak Boleh Dipolitisasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA ‎-‎ Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir‎ meminta calon presiden dan calon wakil presiden tidak melakukan kampanye di lingkungan kampus.

"Tidak boleh kampus untuk dilakukan politisasi, mana sekarang calon yang ke kampus, saya larang, panggil rektornya, engak boleh," kata Nasir di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Baca: Pembukaan Liga Sepak Bola Siswa Indonesia 2018 Dimeriahkan Tari Kobar Jiwa Raga

Menurut Nasir, capres dan cawapres tidak memiliki alasan apapun untuk masuk ke kampus termasuk sosialisasi pemilu, dimana tugas tersebut dapat dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pemilu tidak harus calon-calon itu (capres-cawapres)," ujar‎ Nasir.

Namun, untuk capres petahana Joko Widodo atau Jokowi, Nasir memiliki pandangan lain karena capres tersebut masih menjabat sebagai Presiden.

Baca: Istri Indro Warkop Meninggal Dunia, Inilah Foto-foto Rumah Duka dan Pemakaman Nita Octobijanthy

"Pak Jokowi sebagai presiden, dia kemanapun mesti harus lakukan, presiden tidak bisa berhenti dalam satu hari, nanti presiden berhenti satu hari, masalah negara ini," ujar Nasir.

Sementara untuk capres Prabowo Subianto, kata Nasir, tidak diperbolehkan, meskipun dirinya bukan sebagai capres, namun berkapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Baca: Sedang Berlangsung Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar di RCTI, Tonton di Sini

‎"Enggak boleh itu politik (kalau sebagai ketum partai), kalau presiden datang ke kampus, itu hak presiden, tapi bukan sebagai calon presiden," kata Nasir.

Diketahui, beberapa hari lalu Presiden Jokowi menghadiri sidang terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-66 Universitas Sumatera Utara (USU) dan memberikan orasi ilmial.

Let's block ads! (Why?)