Komitmen Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kampus yang Baik, UNM Gelar Sosialisasi SOP - Tribun Timur

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Negeri Makassar (UNM) berkomitmen menerapkan Reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan kampus.

Demi mewujudkan hal tersebut, UNM melaksanakan sosialisasi penyelarasan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP), di menara Pinisi, Makassar, Rabu, (12/12/2018) lalu.

Sosialisasi ini menghadirkan pemateri Kementerian Riset, Tekonolgi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), yakni Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristekdikti Wisnu Sardjono Somarso.

Baca: Selama 3 Hari, 289 Calon ASN UNM Ikuti Seleksi Kompetensi Bidang! Ini Daftarnya Tiap Fakultas

Baca: VIDEO: 20 Food Truck Senilai Rp 1 M Bantuan Bank Mandiri Menuju Kota Palu

Hadir pula Kasubbag Sistem Prosedur biro hukum dan organisasi Kemenristekdikti Mohammad Ali Akbar dan Staf Biro Hukum organisasi Hadi Wahyuona. Kegiatan ini diikuti sebanyak 90 peserta.

Rektor UNM, Prof Husain Syam dalam sambutannya mengatakan, reformasi birokrasi di UNM sudah dijalankan dengan cukup baik. Namun tantangan dan situasi zaman menuntut agar bisa lebih baik lagi.

"Reformasi Birokrasi telah kita lakasanakan, tapi kita ingin meningkatkan, memudahkan layanan dan dapat diketahui masa pelayanan," jelasnya.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Eks Dekan Teknik UNM tersebut melanjutkan, perkembangan teknologi dalam revolusi industri 4.0 sangat penting dalam mengembangkan layanan dan menjadi bagian dari SOP pelayanan di kampus pencetak guru itu.

"Reformasi birokrasi memberikan standar pelayanan dengan baik dengan berpedoman pada tata aturan yang jelas," tambahnya lagi.

“Tekonolgi akan menopang dan komitmen kita semua mewujudkannya. Hal ini harus dijalankan oleh lingkungan UNM, supaya perguruan tinggi dapat efektif efisien dan tercipta pelayanan publik yang berkualitas,” lanjutnya.

Follow juga akun instagram official kami:

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristekdikti, Wisnu Sardjono Sormarso dalam paparannya menyampaikan delapan area perubahan reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan guna mewujudkan hal tersebut.

"Kedelapannya yakni area organisasi, tata laksana, mental aparatur, pelayanan publik, akuntabilitas, pengawasan, SDM Aparatur, dan peraturan perundang undangan," tandasnya.

“Kunci sukses penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas terletak pada kecakapan pimpinan dan keterlibatan secara aktif tim pelaksana dan pelaksanaan mengikuti semua ketentuan,” pungkas Wisnu. (*)

Let's block ads! (Why?)