Menristekdikti: Kampus Harus Bersih dari Politik Praktis
BOGOR, suaramerdeka.com - Dunia kampus menjadi salah satu target strategis sebagai media politik praktis dalam merekrut dan membentuk poros politik di tengah kancah pileg dan pilpres 2019 nanti. Hal ini terbukti dengan hadirnya akademisi melalui pemikirannya mengarahkan publik untuk berada di antara poros yang telah terbentuk hingga April 2019 nanti.
Dunia kampus menjadi kelompok intelektual memiliki pengaruh yang kuat dalam menciptakan wacana dan opini politik di tengah masyarakat. Termasuk mengerahkan massa untuk melakukan penekanan dan menarik maupun memberi dukungan dalam pileg maupun pilpres.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dalam Sarasehan Anti Korupsi Majelis Dewan Guru Besar PTN/BH di kampus IPB Dramaga Bogor menegaskan, kampus harus netral dari politik praktis.
Menristekdikti M Nasir tidak melarang mengundang calon presiden dari kubu manapun untuk hadir dan memberikan pengetahuannya kepada civitas akademika yang di kunjungi, namun dengan catatan harus seimbang dan di hadirkan dalam waktu yang bersamaan agar tidak terjebak dalam persepsi dukung mendukung salah satu pasangan calon.
"Sekali lagi kampus harus bersih dari politik praktis, tidak di larang memberi dukungan tapi hanya untuk individu tidak mengatas namakan institusi atau lembaga pendidikan dan ini tidak hanya berlaku untuk rektor, dekan dan dosen di seluruh Indonesia kalau mau mengundang calon silahkan tapi hadirkan semuanya biar seimbang , kalau yang yang di undang hanya satu jangan jangan dia mendukung yang itu ini ada aturannya tegas," tegas Menristedikti Mohamad Nasir Jumat (21/9).
Kampanye
Senada dengan itu, Rektor IPB DR Arif Satria menjamin IPB akan memberikan keteduhan di tengah masa kampanye pileg dan pilpres 2019. Keterlibatan rektor dan dekan perguruan tinggi negeri dalam politik praktis di beri sanksi tegas oleh Kementrian yang membawahinya.
Ada undang undang yang mengikat untuk dosen yang berstatus ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis , dan aturan lain yang mengancam pelanggarnya mendapat SP 1 dan SP2 jika kedapatan menggalang dukungan mengatasnamakan institusi kampus dan fasilitasnya.
"Ya, kita sependapat dan di IPB tidak ada poros poros yang terbentuk semua sama dan IPB harus memberikan pencerahan dan wacana yang positif dalam tahun politik ini , kita akan buat suasana yang teduh di tengah tahun politik seperti sekarang ini ada undang undang ASN dan itu di atur tegas," tutupnya.
(RRI/CN42/SM Network)
Berita Terkait
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Menristekdikti: Kampus Harus Bersih dari Politik Praktis"
Post a Comment