Atasi Radikalisme di Kampus, Menristekdikti Kumpulkan Semua ...

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Semua rektor PTN di Indonesia akan dikumpulkan Menristekdikti di Jakarta, Senin (25/6/2018), untuk membahas dan mengatasi paham radikalisme di kampus.

Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Prof Dr AH Rofiuddin MPd menyatakan sudah menerima undangan itu.

"Itu betul, hari Senin, semua rektor PTN dikumpulkan Menteri," ujarnya, Kamis (21/6/2018).

Menurut Rofiuddin, dari pertemuan tersebut nanti akan diketahui bagaimana konsep untuk mengatasi radikalisme di kampus.

Meski demikian, secara internal, di UM materi pencegahan radikalisme biasanya diberikan saat program pengenalan kampus untuk mahasiswa baru.

"Tapi tak cukup kalau hanya satu atau dua jam. Berikutnya ya lewat mata kuliah-mata kuliah seperti Agama, Pancasila agar mahasiswa punya benteng dari serangan radikalisme," terangnya.

Selain dua mata kuliah umum itu bisa juga ke yang lain. Namun masih perlu dibahas lagi agar tak jatuh pada mata kuliah hafalan.

"Sebab yang diserang adalah mental dan kepribadiannya," tegasnya.

Yang rawan kena tak hanya mahasiswa tapi juga civitas akademi lainnya seperti dosen. Sehingga selalu ada interaksi, diskusi dan mengingatkan agar tak terjerat. "Jika sudah terkena virus itu, maka akan sulit keluar," imbuhnya.

Terpisah, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Dr Hariyono MPd menyatakan, pihaknya akan menggodok materi yang bisa dilaksanakan dengan perguruan tinggi lainnya misalkan saat program pengenalan kampus buat maba nanti.

"Fokusnya nanti dibedakan. Ada yang deradikalisme dan promotif. Kalau deradikalisme nanti dikerjakan dengan BNPT bagi yang sudah terpengaruh radikalisme. Sedang yang promotif atau pengarusutamaan Pancasila dilaksanakan kami bersama kementrian lain bagi yang belum terkena pengaruh radikalisme," ucapnya, saat ditemui di Graha Cakrawala UM, Kamis (21/6/2018).

Tentang sinyalemen radikalisme di tujuh PTN oleh BNPT, ia menyatakan gerakan seperti itu tidak mungkin tiba-tiba ada. Namun ideologi seperti itu mendapat ruang terbuka saat era reformasi.

"Di era reformasi, data-data yang kami miliki tidak tiba-tiba. Gerakan itu sudah ada. Jadi wajar jika BNPT, BIN menyatakan itu," jelasnya.

Di era 70, 80 an, ideologi garis keras dari timur tengah sudah mempengaruhi masjid-masjid di kampus. Kemudian di era reformasi mendapat ruang dan kembali ke kampus.

Namun kampus sebagai forum akademi dengan memiliki visi misi Pancasila bahwa garis radikalisme tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (Surya/Sylvianita Widyawati)

Let's block ads! (Why?)